website pribadiku

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan prakerin dan juga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Laporan prakerin ini kami susun berdasarkan pengalaman dan data-data yang kami peroleh selama melaksanakan prakerin ini di Tamzis Baituttamwil Kroya. Laporan ini di susun sedemikian rupa dengan tujuan dapat diterima dan dipahami oleh pembimbing serta dapat dipakai sebagai usulan adik-adik kelas yang nantinya juga akan melaksanakan prakerin dan menyusun laporan.

Kami menyadari bahwa hal tersebut terlaksana berkat bantuan berbagai pihak,baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak A.Sirojudin,S.Pd.I.,M.Pd, selaku kepala sekolah SMK IKHLAS MULTI PROGRAM JAWILAN
Perusahaan yang telah menerima kami selama prakerin berlangsung
Bapak Suryadi,S.Pd.I, selaku pembimbing instansi
Bapak Rohaman,S.Pd.I selaku hubin SMK IKHLAS MULTI PROGRAM JAWILAN
Bapak A.Paidz.com, selaku kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan SMK IKKHLAS MULTI PROGRAM JAWILAN
Bapak dan ibu guru SMK IKHLAS MULTI PROGRAM JAWILAN yang telah memberikan bimbingan selama pelaksanaan prakerin
Staf pegawai perusahaan LKPP
Ayah dan Ibu selaku orangtua yang mendukung kami
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan prakerin ini
Teman yang telah membantu kami selama pembelajaran

Kami juga menyadari bahwa laporan masih jauh dari sempurna walaupun kami telah berusaha dengan semaksimal mungkin dan daya upaya yang ada pada kami.

Semoga laporan prakerin ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

JAWILAN, 23 Agustus 2017

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN I ……………………………………………………………...……..…i

LEMBAR PENGESAHAN II………………………………………………………………...….....ii

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………......…..iii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………….....……..iv

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.………………………………………………….…………………….....1

1.2 Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………........2

1.3 Waktu dan Tempat…………………………………………………………………..........3

1.4 Sistematika Laporan …………………………………………………………………......4

BAB II : PROFIL PERUSAHAAN LKPP (LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

2.1 Sejarah Perusahaan…………………………………………………………………........5

2.2 Visi dan Misi………………………………………………………………………..........6

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan………………………………………………….............7

2.4 Tata Tertib dan Peraturan Pegawai………………………………………………......…..8

2.5 Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan…………………………………………….....…'''.9

2.6 Kepegawaian………………………………………………………………………........10

BAB III : URAIAN KHUSUS

3.1 Laporan Kegiatan……………………………………………………………………......11

3.2 Hambatan…………………………………………………………………….....……….12

3.3 Solusi…………………………………………………………………….........................13

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan……………………………………………………………………......……..14

4.2 Saran………………………………………………………………………………......…15

4.2.1 Saran Untuk Sekolah……………………………………………………........…...16

4.2.2 Saran Untuk Perusahaan…………………………………………………..............17

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan sistemeGovernment dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, memiliki keuntungan, terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang lebih transparan,efisien dan efektif. Sistem pemerintah berbasis teknologi informasi tersebut,dapat memberikan pelayanan yang terjangkaudan memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi sehingga akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dalam urusan-urusan pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Pesatnya perkembangan Teknologi di era globalisasi menuntut adanya efisiensi dan efektivitas dalam urusan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pemerintah dapat mencapai segala bentuk kebutuhan masyarakat

menyangkut pelayanan publik.Perkembangan teknologi dapat di manfaatkan oleh Pemerintah untuk memberikan informasi-informasi secara cepat dan tepat mengenai berbagai pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah bagi masyarakat luas.

PerkembanganIlmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) ini ditandai dengan adanya perubahan demi perubahan yang berlangsung secara cepat

Yang menjangkau lapisan masyarakat luas. Perubahan yang cepat ini tentu dapat dikendalikan, untuk 2 menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat terkendali secara teratur, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penerapan e-Government merupakan suatu mekanisme yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menjawab segala permasalahan berkenaan dengan pelayanan publik bagi masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai salah satu tugas dalam bidang mata diklat Bahasa Indonesia.

b.Untuk menambah wawasan penyusun.

c. Untuk melatih kemampuan penyusun dalam pembuatan laporan.

d. Suatu bukti nyata dan salah satu poin penyusun dalam melaksanakan prakerin.

1.3 Waktu Dan Tempat

21 Agustus 2017 s/d 21 oktober 2017.

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Telepon : (021) 299 12 450

Fax : (021) 299 12 451 Informasi Umum & Permintaan Informasi

Call Center Telepon : (021) 299 12 450 E-mail : humas@lkpp.go.id Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B

1.4 Sistematika Laporan

Laporan ini dibagi menjadi 4 bab. Dari masing-masing bab dibagi pula dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : 1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Waktu dan Tempat

1.4 Sistematika Laporan

BAB II : PROFIL PERUSAHAAN

Terdiri dari : 2.1 Sejarah Perusahaan

2.2 Visi dan Misi

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

2.4 Tata Tertib dan Peraturan Pegawai

2.5 Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan

2.6 Kepegawaian

BAB III : URAIAN KHUSUS

Terdiri dari : 3.1 Laporan Kegiatan

3.2 Hambatan

3.3 Solusi

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

4.2.1 Saran Untuk Sekolah

4.2.2 Saran Untuk Perusahaan

BAB II

PROFIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2.1 Sejarah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah

Visi : Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang

menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa.

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

Misi : 1. Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien;

2. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing;

3. Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah

Description: http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_ROnHKvWmKGsBUtZbqMIzkDPAjwhbqdDB.jpg

2.4 Tata Tertib dan Peraturan Pegawai

Peraturan Kepala No 19 Tahun 2013

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 19 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala No 17 Tahun 2017

Tentang Uraian Jabatan Struktural Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 17 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala No 16 Tahun 2013

Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian, Keuangan, Fasilitatif, Non Keuangan dan Non Kepegawaian di LKPP

Perka No. 16 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala Nomor 15 Tahun 2013

Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing)

Perka No. 15 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala Nomor 14 Tahun 2013

Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Perka No. 14 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013

Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Perka No. 13 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2013

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi Eselon I Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 12 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala LKPP No 11 Tahun 2013

Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 11 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala LKPP No. 10 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 10 Tahun 2013 Selengkapnya 'Peraturan Kepala LKPP No. 9 Tahun 2013

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepala No. 1 Tahun 2008 mengenai hal yang sama.

Perka No. 9 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala No 7 Tahun 2013

Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 7 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2013

Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2013 tentang Logo Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka LKPP No. 6 tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala No 5 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 5 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala No 4 Tahun 2013

Tentang Penyelenggaraan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 4 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala LKPP No 3 tahun 2013

Tentang Sertifikat Kehormatan Sebagai Pengajar/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perka No. 3 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala No 2 Tahun 2013

Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan LKPP

Perka No. 2 Tahun 2013 Selengkapnya

'Peraturan Kepala LKPP No 1 tahun 2013

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perka LKPP No. 16 Tahun 2012

Perka 1 thn 2013 - TunKin.pdf Selengkapnya

2.5 Ruang Lingkup Kegiatan Perusahaan

Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Fungsi LKPP:

a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang
pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;

b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;

d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;

e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;

f. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan

g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

2.6 Kepegawaian

Sekretariat Utama terdiri dari :

Sekretaris Utama
Ir. Salusra Widya., MA

Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di LKPP.

Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana Iwan Herniwan, S.Si,MP

Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

Biro Umum dan Keuangan
Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP

Tugas : Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara, keuangan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian R.Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM

Tugas: Memberikan dukungan pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, hubungan masyarakat, mengelola informasi, serta mengelola urusan kepegawaian.

BAB III

URAIAN KHUSUS

3.1 Laporan Kegiatan

3.2 Hambatan

Memahami teknik kerja yang berbeda-beda, karena setiap karyawan memiliki cara yang berbeda dalam bekerja.
Jauh dari tempat tinggal ketempat prakerin
Transportasi lambat karena macet

3.3 Solusi

Lebih baik saling berkomunikasi agar pekerjaan mudah selesai
Sebaiknya di adakan asrama atau tempat tinggal bagi pekerja maupun peserta prakerin.
Segera di perbaiki akses jalan menuju tempat prakerin

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup penyusun mengucapkan banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya pada PERUSAHAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINNTAH atas segala kesempatan yang di berikan kepada penyusun untuk menjalankan Praktik Kerja Industri. Semoga PERUSAHAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH semakin mantap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perusahaan swasta yang membangun PENGADAAN BARANG/JASA Profesional . Pada halama penutup ini penyusun memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian laporan ini yang disebabkan karena kemampuan penyusun yang sangat terbatas. Juga bila terdapat kesalahan – kesalahan yang tidak disengaja atas relevasi terhadap isi dan uraian laporan Praktik Kerja Industri ini.

4.1 Kesimpulan

Selesai melaksanakan Praktik Kerja Industri di PERUSAHAAN LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, yang terhitung dari 21 Agustus 2017 sampai dengan 21 Sepember 2017.

Atas pengalaman itu pula penyusun mandapat kesempatan untuk belajar lebih banyak. Selain mendapat pengalaman kerja panyusun juga dapat menerapkan ilmu yang penyusun peroleh selama di sekolah pada Praktik sebenarnya.

Penyusun dapat melihat ataupun merasakan bagaimana lapangan kerja yang sebenarnya yang tentu saja jauh lebih komplek dibandingkan dengan teori – teori yang dipelajari.

Dengan pengalaman itu penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. PERUSAHAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH merupakan lembaga swasta yang membangun KEBIJAKAN PENGADAAN BARANNG/JASA Profesional dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.

2. Komputer yang berdiri sendiri tidak lebih baik daripada komputer yang terhubung ke dalam jaringan. Salah satu keunggulan komputer yang terhubung jaringan adalah lebih mudah dalam berbagi perangkat keras yang ada, berbagi file dan mudah dalam pengelolaannya serta dapat saling berkomunikasi satu sama lain.

3. Keunggulan WLAN ternyata lebih fleksibel, tanpa harus menggunakan banyak kabel UTP.

4. Dengan adanya lembaga pelatihan swasta seperti PERUSAHAAN LEMBAGA KEBIJAKAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ini, pemerataan pengetahun di bidang teknologi jaringan komputer semakin menyebar dengan baik.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Untuk Sekolaah

1. Pemantauan terhadap siswa/i yang sedang Prakerin maupun yang baru akan melaksanakan Prakerin agar lebih ditingkatkan lagi untuk menyakinkan pihak perusahaan terhadap program PRAKERIN ini.

2. Dalam pembekalan materi fisik maupun mental agar lebih ditingkatkan terutama untuk pembinaan mental siswa/i.

3. Dan juga guru-guru selalu memberikan motivasi, bimbingan dan

4. keringanan pada siswa/i yang sedang PRAKERIN.

4.2.2 Saran Untuk Perusahaan

Didalam bagian ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfat bagi PERUSAHAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMEINTAH sebagai bahan masukan demi tercapainya kemajuan kerja. Adapun saran-saran yang ingin penyusun sampaikan antara lain :

Selalu membudayakan kedisiplinan waktu dalam bekerja.
Mengembangkan sikap kekeluargaan antara pegawai satu dengan yang lainya
Tetap menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar maupun perusahaan sekitar.
Untuk Pembimbing Prakerin dari PERUSAHAAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH agar lebih meningkatkan perhatian kepada anak Prakerin.
Lebih meningkatkan lagi pelatihan-pelatihan, seminar dan workshop.
Lebih meningkatkan lagi sosialisasi pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat luas.

Demikian saran – saran yang penyusun sampaikan. Semoga PERUSAHAAN LEMBAGA KEBIJJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Perusahaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2005.

Profil Company. Jakarta.

http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3

http://www.lkpp.go.id/v3/

http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/5

http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/1246